Rio Haryanto Beri Bantuan Pembangunan Rumah Warga Miskin

Rio Haryanto


Suarapelajar.com Pembalap Rio Haryanto memberikan bantuan untuk pembangunan rumah bagi warga miskin yang ada di Kota Solo. Mantan pembalap Formula Satu itu mengaku prihatin melihat masih banyak pemukiman tak layak huni di kota Solo.

“Sangat sedih, ya, karena banyak tempat yang perlu perbaikan dan perlu bantuan lagi dari teman-teman, saya senang bisa berbagi sedikit semoga bermanfat,” tutur Rio usai pemberian bantuan di Balai Kota Solo pada Senin (26/3).
Bantuan senilai Rp 150 juta itu merupakan program CSR perusahaan milik keluarganya yakni PT Solo Murni yang disalurkan melalui program Pemkot Solo untuk pengentasan rumah tidak layak huni. Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat program Pemkot Solo dalam mengentaskan permasalahan pemukiman kumuh di kota Solo.
“Setiap tahun kalau ada keuantungan pasti kami selalu ingin membantu masyarkat, semoga ini bermanfaat,” katanya.
Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo menyambut baik bantuan CSR tersebut. Menurutnya Rio Haryanto patut menjadi inspirasi khususnya bagi kaum muda di Solo. Rudyatmo juga berharap bantuan tersebut dapat menjadi pelecut semangat perusahaan-perusahaan swasta untuk turut serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh di Solo.sumber : Republika.co.id

PII Samarinda Siap Jadkian Trend Literasi di Kalangan Pelajar

bapak walikota samarinda mengunjungi Perpustakaan Jalanan PII 

Suarapelajar.com Samarinda, Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kota Samarinda siap jadikan trend literasi di kalangan pelajar,berangkat dari keresahan banyaknya pelajar yang enggan membaca buku dan cenderung untuk bermain game sepertihalnya kecanduan game Mobile Legend.

Hal ini di ungkapkan oleh ketua umum PW PII Kalimantan Timur Fadil HF saat di temui di sekertariat Bersama Pelajar Islam Indonesia di perumahan Sempaja Lestari, Kami resah dengan trend kekinian pelajar masa kini yang semakin lupa dengan budaya literasi seperti halnya membaca buku,  sehingga saya melalui Kabid Keumataan Abdul Hamid mengintruksikan untuk agar di setiap daerah yang ada Pengurus Daerah PII (Pelajar Islam Indonesia) ikut aktif dalam mengeampanyekan program perpustakaan jalanan yang di miliki oleh PII kaltim ucap ketua PII kaltim tesebut.
Rapat konsolidasi Pengurus Daerah Kota Samarinda

Fadil juga menyebut bahwa PD PII samarinda merupakan daerah yang sudah sukses mengkapanyekan budaya literasi dengan menjadikan trend membaca di kalangan pelajar  hal ini di buktikan banyaknya kunjungan pada perpustakaan jalanan yang di gelar setiap minggu pagi di salah satu pusat olah raga Kalimantan Timur tepaynta di Gedung Olahraga Sempaja, perpustakaan jalanan milik PD Kota Samarindapun pernah mendapatkan kunjungan dari Walikota Samarinda Sarii Jaang,dan beliau mengapresiasi program yang kami jalankan meski masih terbatasnya buku bacaan tidak mengurangi semangat kami untuk terus mengampanyekan gemar membaca sebagai trend literasi di kalangan pelajar.

Salah satu daeerah yang juga sudah mengampanyekan dan membuka stand perpustakan jalanan yaitu PD PII Kab.Paser yang juga sukses menarik animo pelajar paser terbukti hari pertama pembukan stand perpustakaan jalanan kami di kunjungi lebih dari 200 pelajar meski dengan buku seadaanya.

Kami juga berharap ada donatur baik dari pemerintah atau dari pihak swasta yang ingin beramal jariah dengan menyumbangkan buku kepada perpustakaan kami yang ada di setiap daerah kepengursan kami, sehingga dengan banyaknya buku atau pilihan sesuai dengan bakat dan minat para pembaca mampu menghidupkan kembali minat baca para pelajar yang hari ini sangat memperhatinkan, (adl)

Kemenhub Bidik Pelajar, Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas


Bogor. – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelajar Peduli Keselamatan 2018 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/2/2018).
Acara yang diikuti oleh puluhan pelajar se-Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelajar dalam keselamatan berlalu lintas.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan, tingkat kesadaran pengendara di jalan sejauh ini masih cukup rendah.
Hal itu dapat dilihat dari jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi, terutama yang melibatkan anak-anak pelajar.
“Kita ini agak kurang ya untuk membangun budaya tertib lalu lintas di kalangan masyarakat. Kita harapkan dari kalangan pelajar ini menjadi lebih besar lagi membangun budaya selamat kepada semua masyarakat Indonesia,” ucap Budi.
Budi mengatakan, model transportasi sepeda motor merupakan kendaraan yang paling sering dipakai oleh para pelajar dan juga sering terlibat kecelakaan.
“Kenapa pelajar? Karena mereka ini kan punya waktu yang cukup panjang dan akan mengisi pemerintahan ke depan. Jadi, kalau pelajar ini sudah tertib berlalu lintas, kita harapkan secara bersamaan akan disuarakan ke yang lain,” jelasnya.
Budi melanjutkan, para pelajar yang mengikuti kegiatan tersebut akan dilibatkan khusus menjadi agen atau duta perubahan pelopor keselamatan lalu lintas.
Sebab, kata Budi, untuk membangun keselamatan berlalu lintas, diperlukan kerja sama dari semua lapisan masyarakat.
“Ke depan, saya akan lebih banyak subsidi beli jasa angkutan kendaraan di daerah supaya bisa digunakan untuk mengangkut khusus para pelajar,” ujarnya. (red.ads) sumber :supel.id 

Gelar Kajian Subuh, PII Jateng Gandeng Ust Hanan Attaki,Lc

Suarapelajar.com, Semarang. – Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Tengah bekerjasama dengan IKAMABA (Ikatan Remaja Masjid Baiturrahman) dan ODOJ (One Day One Juz) Semarang menyelenggarakan kajian untuk para remaja, Senin (5/3) di Masjid Baiturrahman, Semarang.
Kegiatan ini diawali dengan sholat subuh berjamaah dilanjutkan kajian yang diisi oleh Ustaz Hanan Attaki dengan tema “Ya Rabb, Aku Lelah“.
Ust. Hanan Attaki, Lc merupakan Founder @pemudahijrah. Hanan adalah salah satu da’i yang banyak digandrungi oleh anak muda melalui video satu menit dengan akun Instagram @hanan_attaki.
Ustaz dari Bandung yang memiliki 2,2 juta followers di Instagram ini penggemarnya merata di berbagai kota se Indonesia. Salah satu penggemarnya adalah Mudhofar,  aktivis kajian Islam dari Pekalongan. “Bahasanya ringan, mudah dipahami dan kekinian. Memudahkan saya mencerna isi dari ceramah ust. Hanan”. Ujarnya.
selain itu juga datang dari Jepara, Lukman mengatakan “Situasi shalat subuh pagi tadi bak shalat jumat plus jamaah putri. Sesuatu yang bisa dikalkulasi sebagai kebangkitan remaja terhadap kajian Islam.

Peserta Kajian didominasi oleh pelajar dan pemuda dari berbagai daerah. Peserta luar kota bahkan datang sejak Ahad malam dan menginap di sekitar masjid yang disediakan oleh panitia. “Peserta berdatangan dari kota Semarang dan sekitarnya sekitar 2000an. Peserta memenuhi ruang utama masjid”. Ujar Cherik Ayyash, koordinator kegiatan sekaligus Ketua Departemen Taklim PII Jawa Tengah.
Cherik (sapaan akrab, Cherik Ayyash) menambahkan, kegiatan ini diselenggarakan guna mendekatkan pelajar dan pemuda kepada orang alim, salah satunya ustaz Hanan Attaki. Harapannya,  kegiatan ini mampu memberikan semangat baru untuk menjadi lebih baik bagi pemuda dan pelajar sebagai penerus peradaban. (Azzam F) : sumber:supel.id

PB PII, PP IPNU dan PP IPM, Bicarakan Rencana Kongres Pelajar Bersama Kemenpora.


Suarapelajar.com Jakarta. – Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am Sholeh menggelar pertemuan dengan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Rabu (07/03) sore di ruang kerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, lantai 8 kemenpora.
Pertemuan PB PII, Poros Pelajar dan Kemenpora ini, guna membicarakan rencana event bersama yaitu kongres pelajar yang akan dilaksakan sekaligus memperingati hari pendidikan nasional bulan mei mendatang.
Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Sholeh, saat memimpin kunjungan PB PII, IPNU, PP IPM (Poros Pelajar), 
Dalam sambutan pertemuan ini, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora mengapresiasi kedatangan organisasi kepelajaran atau poros pelajar tersebut.“Tentunya saya berterima kasih atas kedatangan kawan-kawan PB PII, PP IPNU dan PP IPM, kawan-kawan memiliki potensi strategis dalam mempersiapakn percepatan kepemimpinan bangsa, kiprah kawan-kawan dalam kegiatan mengasah kematangan intelektual, meningkatkan kreativitas, jatidiri, daya inovasi, serta penyaluran minat bakat pemuda pelajar untuk bangsa” ujar Asrorun Ni’am.
Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan, kemenpora siap mengawal untuk memfasilitasi kegiatan Kongres Pelajar tersebut. “dengan menyadari pentingnya semangat kolaborasi, kemenpora siap memfasilitasi suksesnya kegiatan tersebut, silahkan kawan-kawan rembuk kembali lebih matang dan tingkatkan nilai kohesivitas supaya rencana kegiatan kita bersama ini lebih matang ”, tegasnya juga.
Sementara itu menurut Ketua Umum PB PII Husin Tasrik Makrup, yang didampingi Sekjend PB PII Aris Darussalam, Wasekjend PB PII Julherman, serta hadir juga perwakilan PP IPNU dan IPM, mengungkapkan ucapan terimakasih atas apresiasi dan dukungan kemenpora. “terimaksih atas apresiasi dan dukungan kemenpora, khususnya pak deputi yang siap memfasilitasi poros pelajar untuk merelisasikan rencana kegiatan kongres pelajar untuk memperingati hari pendidikan nasional nanti”, ujar Husin Tasrik.

Dirinya pun berharap dengan adanya pertemuan dan rencana kegiatan ini, “harapannya dengan semangat yang sama yaitu semangat kolaborasi lintas organisasi kepelajaran, ini menjadi langkah awal dalam membangun mata rantai/ukhuwah kebangsaan, keberagamaan, kemanusiaan”, tuturnya. (red-ads) sumber: supel.id

Aksi Tolak MD3 Berujung Penembakan oleh Oknum

Aksi Tolak UU MD 3, Presiden BEM FISIP Kena Tembaksuarapelajar.com Samarinda,  Lengan kanan Presiden BEM FISIP Unmul Andi Muhammad Akbar bolong. Nahas, kemarin, Selasa, 5 Maret ia bersama tiga orang massa aksi yang lain menerima tindakan represif dari aparat berupa tembakan peluru karet yang dimuntahkan tanpa tedeng aling-aling.
Ketika itu, pukul 10.00 Wita, Akbar dan mereka yang tergabung dalam Gerakan Pejuang Demokrasi (GMPD) tengah melakukan aksi lanjutan ‘Tolak UU MD 3’ di muka Kantor DPRD Provinsi Kaltim bersama sejumlah tuntutan. Di antaranya, menuntut pasal 73 agar dikembalikan menjadi versi sebelum revisi, penghapusan pasal 224, 245, dan butir k dalam pasal 122, serta mendesak DPRD Provinsi Kaltim untuk menolak UU MD 3 dan presiden tegas dalam melakukan revisi terbatas terhadap pasal-pasal sebagaimana tuntutan pertama.
Aksi tersebut semula berjalan damai, namun pada pukul 13.45 kondisi tiba-tiba berubah ricuh. Semuanya diduga bermula ketika tiga massa aksi ditarik paksa oleh aparat kepolisian menjauh dan keluar dari barisan lalu diamankan di pos jaga pintu masuk kantor DPRD. Akbar, ketika itu bermaksud hendak menjemput mereka. Namun, belum sampai langkahnya di depan pos, peluru karet lebih dulu bersarang di lengannya dan meninggalkan bekas memar di bagian kulit bekas tembakan. Represifitas yang kian menjadi-jadi, membuat suasana makin tidak kondusif. Massa lalu membubarkan diri. 
“Peluru itu dibeli dari pajak rakyat,” tulis akun bernama Pasaribu Idris dalam kolom komentar unggahan kronologi penembakan yang di posting oleh akun GMNI Komisariat FISIP Unmul.
Malamnya, sekira pukul 21.00 Wita, GMPD melaporkan perkara ini ke Polresta Samarinda. 
Aksi tak lantas padam meski warna memar masih belum juga redam. Senin, 12 Maret mendatang, GMPD rencananya akan kembali menggelar aksi di tempat yang sama. Tuntutan bertambah satu, yakni mengecam tindakan represifitas aparat kepada masyarakat.
“UU MD 3 ini justru mencacatkan kemajuan bangsa dan demokrasi itu mengalami kemunduran,” bunyi kalimat seruan aksi lanjutan.
Musllan, Ketua Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial FISIP, yang juga salah satu massa aksi membenarkan kabar tersebut. Bersama pihaknya, ia mengecam tindakan represi aparat yang dinilainya sudah lari dari fungsi yang semestinya.

“Kami tidak takut dan tidak akan pernah takut dengan siapa pun, karena gerakan kami adalah gerakan yang memang memperjuangkan rakyat dan sistem demokrasi kita. Kami akan melanjutkan gerakan ini dengan yang lebih besar lagi untuk menuntut keadilan dan hak-hak demokrasi yang seluas-luasnya,” tukasnya.

1945, kata Musllan, founding father Indonesia telah melalui perdebatan panjang untuk menentukan ke mana arah bangsa Indonesia. Apakah demokrasi, kerajaan, atau feodalisme, dan semunya bersepakat demokrasi. Namun, 20 tahun reformasi, sistem demokrasi justru kian dikebiri. (aml/adl) Sumber :sketsaunmul.co.id

Sejarawan: Konteks Pidato Kapolri Kekinian, Jangan dibawa Ke Masa Lampau

suarapelajar.com, Jakarta – Menanggapi video Pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sempat menimbulkan reaksi bagi sebagian ormas. Sejarawan Universitas Indonesia, Anhar Gonggong menyatakan ada orang yang keliru menanggapi video itu.
Apa yang disampaikan oleh Mantan Kapolda Metro Jaya dalam video tersebut dalam konteks waktu sekarang, bukan berbicara masa lampau.
“Sebenarnya orang keliru menanggapi itu, Pak Kapolri menurut saya, beliau cuma melihat bahwa dalam konteks waktu sekarang, jadi jangan bawa ke belakang,” ujar Anhar kepada wartawan, Jakarta, Senin (05/02/2018).
Anhar menambahkan, kalau pidato itu mau ditarik ke masa lampau lalu diartikan dalam kontek sekarang bakal terjadi kekeliruan penafsiran. “Tapi diakan bukan berbicara dalam konteks sejarah dia berbicara dalam konteks situasi kekiniannya.” Terangnya
Jenderal bintang empat itu tidak bermaksud menafikan ormas lain, dalam konteks waktu sekarang beliau melihat dua ormas (NU dan Muhammadiyah) itu lah yang dapat dikatakan mewakili Islam. Dalam arti kata kedua organisasi itu membawa suara islam.
“Orang salah paham menurut saya lho ya, kasian Kapolri nya dia tidak bermaksud menafikan ormas yang lain dia cuma melihat bahwa konteks waktu itu ya kaya gitu,’’ jelasnya.
Sementara menyinggung persoalan pemahaman sejarah Tito Karnavian, Anhar menjelaskan, kelewatan kalau seorang doktor seperti Tito, seorang yang suka membaca tidak tahu sejarah, minimal sejarah-sejarah bagian tertentu pasti dia kuasai. “Dia juga kan mantan Densus 88, makanya tentang radikalisme, ormas yang membahayakan NKRI, itu tentu saja dia paham,” tuntasnya.sumber :PERSEPSI.ID

Saatnya Mahaiwa Kritis pada Kampanye Politik

Suarapelajar.com Menunggu kampanye Kholifah (Kholil-Fathurrahman) dan Berbaur (Badrut Tamam-Roja’ie) di Pamekasan (tempat saya lahir) bagi saya adalah hal penting.
Tentu saja kampanye (yang diharapkan) yang berangkat dan dirumuskan dari pembacaan mereka (kedua pasang cabup dan cawabup) secara jeli atas kondisi dan kebutuhan nyata di masyarakat. Kampanye yang bisa dipertanggungjawabkan. Kampanye yang bisa diperbincangkan dan bahkan diperdebatkan oleh kita. Bukan kampanye sekedar kampanye.
Kesadaran semacam ini penting sebab kampanye sejauh ini sekedar dipahami sebagai cara menarik dukungan. Misalnya, seringkali saya temui, para calon datang ke tokoh-tokoh terkemuka, entah itu kiai atau tokoh-tokoh penting lainnya. Kemudian tokoh-tokoh terkemuka tersebut datang menemui kita dengan retorika, (misalnya) “maaf, saya minta tolong dukungan”. Dan selanjutnya, sang tokoh berkata: “insya Allah, si A atau si B amanah”.
Sebagai sebuah obrolan santai (bukan permintaan dukungan serius) tentu saja itu sah-sah saja. Tetapi sebagai sebuah kampanye, retorika seperti itu jelas tidak punya posisi tawar politik yang penting. Kampanye seperti itu tidak memiliki kekuatan politik. Bagaimana mungkin dukungan politik diminta dengan cara demikian? Politik adalah perihal kekuasaan. Dukungan politik adalah dukungan untuk meraih posisi penting sebuah kekuasaan yang kelak seharusnya diorientasikan untuk kepentingan masyarakat.
Sebagai masyarakat yang suara politiknya penting, kami mempertimbangkan kualitas tawaran mereka yang dibungkus dalam kampanye. Kami seharusnya tidak menerima begitu saja kampanye politik tanpa menimbang-nimbang kualitas kampanye.
Tokoh-tokoh terkemuka, seberapapun tinggi status sosial mereka, tidak boleh mengaburkan kesadaran kita untuk menerima kampanye politik. Mereka boleh berkampanye. Mereka boleh menegaskan tentang sosok yang didukungnya. Dan kita boleh menerima atau menolaknya. Politik menyangkut kepentingan rakyat. Maka di sinilah pentingnya rakyat seperti saya bersikap tegas untuk memilih dan memilah dari sekian kampanye politik para calon.
Bagi saya, kampanye politik haruslah mengandung kontrak politik yang tegas. Pertama-tama, kampanye politik seharusnya berisi tentang kejelian mereka (para kandidat) dalam membaca kebutuhan kita, misalnya soal kesejahteraan petani, pemerataan infrastruktur, dan sebagainya. Kedua, kampanye itu harus menawarkan solusi persoalan. Tentu daya kritis dan kesadaran kita sebagai masyarakat diuji di sini. Kesadaran kritis harus bekerja dan berfungsi dengan baik di sini.
Selain itu, kalangan pemuda, dan terutama kaum terpelajar yang pada tingkat tertentu memiliki pemahaman politik lebih ketimbang masyarakat pada umumnya, tidak boleh bersikap diam saja apalagi sekedar jadi juru kampanye. Sebagian dari kaum muda terpelajar haruslah berdiri dalam posisi dan sikap yang kritis. Mereka benteng penting di masyarakat yang seharusnya mampu menyeleksi kampanye politik para calon pemimpin. Idealnya mereka menjadi penyalur informasi kepada masyarakat dengan cara yang objektif dan mengedukasi.
Jika pemuda, para tokoh dan yang terkemuka lainnya justru sekedar jadi tukang kampanye (bukan sebagai tukang filter kampanye), kualitas politik dan pemimpin kita nanti berpotensi tak akan secemerlang yang dibayangkan. Sungguh sangat disayangkan, bukan?
Saniman
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat
Sumber: Persepsi.id

KOORPUS PII WATI LAKUKAN SINERGITAS DENGAN KEMENTRIAN PPPA


Suarapelajar.com, Jakarta. Koordinator Pusat Badan Otonom (BO) PII Wati melakukan audiensi dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di , rabu (7/2/2018) tadi.
Ketua Bidang Komunikasi Eksternal, Roro Syariati Sani menyatakan tujuan audiensi tersebut adalah menjalin kembali hubungan Korpus PII Wati dengan KPPPA sekaligus mensinergiskan gerakan bersama dalam pembinaan pelajar putri dan anak. 
Ditemui oleh Ibu Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si selaku deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, PII Wati menyampaikan fokus organisasi terhadap pembinaan berbasis fitrah melalui gerakan sekolah perempuan. Pada ranah anak, Hilmia Syarif selaku bidang Pembinaan Anak menggulirkan gerakan lingkungan ranah anak (Gelira) yang sejalan dengan program Kota Layak Anak KPPPA. 
Dalam kesempatan tersebut, ibu Maydian banyak menyampaikan program program kementerian terutama terkait isu-isu terkini tentang anak. Dimana anak saat ini dihadapkan pada kondisi lingkungan yang kurang kondusif bagi tumbuh kembangnya. Mulai dari pornografi, penggunaan internet yang berlebihan sampai ke kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. 
Beliau berpesan kepada PII Wati untuk menggalakkan program-program pembinaan sesuai kondisi dan kebutuhan pelajar. “Tugas dan PR pembinaan perempuan dan anak sangat banya, perlu sinergi yang kuat antar lembaga dan kelompok masyarakat untuk sama-sama berperan dan saling memberi masukan”,ujarnya.
Beliau juga menambahkan,”Ada banyak program KPPPA, tolong PII Wati bantu sosialisasikan”. 
Terakhir ketua PII Wati, Haslinda Satar menyatakan komitmen lembaga untuk untuk menjadi mitra KPPPA dalam upaya-upaya yang sejalan dengan visi PII Wati yaitu Kesempurnaan Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi perempuan dan anak.

Lima Negara Ajukan Tuntutan atas Penembakan Pesawat MH17


DEN HAAG, suarapelajar.com – Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17, diUkraina, bakal menghadapi tuntutan hukum di Belanda.
Pemerintah lima negara, yakni Australia, Belgia, Malaysia, Ukraina, dan Belanda, Rabu (5/7/2017) memutuskan akan mengajukan tuntutan hukum demi keadilan bagi 198 penumpang dan awak yang tewas pada 17 Juli 2014.
Pesawat MH17 tersebut sedang dalam penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur, namun ditembak jauh oleh rudal BUK buatan Rusia oleh separati pro-Moskwa di Ukraina, seperti dilaporkan kantor berita Perancis, AFP.
Pesawat Boeing 777-200ER itu mengangkut 283 penumpang, dan 15 awak kabin, dari 17 negara (termasuk Indonesia) di lima benua sehingga memicu kecaman dan kemarahan internasional.
Jaksa penuntut internasional merilis sebuah laporan tahun lalu yang menyebut bahwa pesawat Malaysia itu terkena rudal buatan Rusia, diluncurkan dari sebuah desa yang dikuasai oleh kelompok separatis yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Ukraina di Kiev.
Investigasi atas penembakan pesawat itu berlanjut namun Tim Investigasi Bersama MH17  kini telah memberi isyarat akan niat mereka untuk mengajukan tuntutan.
Lima negara itu “memutuskan bahwa para tersangka harus diadili di Belanda, sebuah proses yang akan mengakar dalam kerjasama dan dukungan internasional yang terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders dalam sebuah pernyataan.
“Kerjasama ini sangat penting, mengingat kompleksitas kasus ini,” tambahnya. Ia  mencatat bahwa wilayah timur Ukraina merupakan zona konflik, “lokasi pertempuran sengit … yang masih sulit diakses.”
Presiden Ukraina Petro Poroshenko berjanji pada Rabu ini bahwa Kiev “akan memberikan kontribusi dan membantu Belanda sebanyak mungkin untuk menjamin hukuman yang segera atas mereka yang bertanggung jawab”.
Upaya menemukan sembilan jenazah terakhir lebih pelik karena faktor keamanan. (BBC)

Dalam sebuah pernyataan bersama di Australia, PM Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan bahwa tindakan tersebut bisa membawa pertanggungjawaban bagi para korban MH17.

Turnbull mengatakan bahwa Pemerintah Federal Australia memiliki “kepercayaan penuh” pada sistem hukum Belanda, tempat di mana proses perkara pidana akan diajukan.
“Kami memuji Belanda karena menunjukkan kepemimpinan melalui proses Tim Investigasi Bersama MH17 dan berkomitmen untuk melakukan penuntutan atas nama masyarakat internasional yang lebih luas,” kata pernyataan tersebut, seperti dilaporkan ABC News.
Pemerintah Federal Australia telah mendesak negara-negara lain untuk memastikan mereka yang menembak jatuh pesawat dimintai pertanggungjawaban.
Rusia telah membantah keras keterlibatan dalam penembakan MH17.
Dua tahun yang lalu, Belanda meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk sebuah pengadilan sehingga mereka yang bertanggung jawab bisa dikenai sanksi, walau usulan ini kemudian diveto oleh Rusia.
Pengadilan Pidana Internasional yang berbasis di Belanda dan sistem hukum Belanda memiliki pengalaman dengan kejahatan berskala tinggi.(sumber :kompas.com)