Suara Pelajar

Jakarta suarapelajar.com- Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar pelajar Indonesia harus rajin belajar. Selain itu, dia juga meminta agar para pelajar rajin berolahraga dan beribadah.
“Selain belajar, anak-anak juga harus rajin beribadah. Rajin sembahyang, supaya anak-anak sehat, harus rajin olahraga,” kata Jokowi saat menghadiri acara Penyuluhan Narkoba, Pornografi, dan Kekerasan kepada siswa-siswi SD, SMP, dan SMA/SMK se-Provinsi DKI Jakarta di Hall C1 JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

Dalam kesempatan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga membagikan sepeda kepada dua murid SD. Kali ini, ‘tantangan’ dari Jokowi, yakni menghafal Pancasila.
“Sekarang enggak ada urusan dengan narkoba, sekarang urusan dengan Pancasila. Sekarang pertanyaannya hafal pencasila nggak?” tanya Jokowi.
Adapun siswa pertama yang beruntung adalah Trimei dari SD Kartika Jakarta. Meskipun, awalnya dia sempat gugup dan salah memaparkan Pancasila. Namun, akhirnya dia bisa membawa pulang sepeda dari Jokowi.
“Pinter. Trimei, nih sini. Saya beri hadiah sepeda. Sudah diambil saja, diambil. Dibawa saja, dibawa ke sana,” kata Jokowi.
Selain Trimei, siswa SD yang beruntung mendapatkan sepeda dari Jokowi adalah Satria. Dengan suara lantang, Satria memaparkan isi Pancasila di hadapan Jokowi.
“Pinter, tuh sepedanya diambil,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
 (sumber:liputan6.com)

BALIKPAPAN – Seorang aktivis lingkungan berinsial PDW menjadi tersangka atas kasus pencabulan sesama jenis. Tersangka yang juga fasilitator anak berskala internasional itu ditangkap anggota Subdit IV Renakta Ditreskrimum Pol

da Kaltim.
Direktur Reskrimum Polda Kaltim, Kombes Pol Hilman menyatakan, kasus predator seksual ini mencuat setelah 9 orang korban melapor ke kepolisian.”Tersangka ditangkap di wilayah Yogjakarta,” kata Kombespol Hilman.
Kasus tindak pencabulan terhadap sejumlah anak yang diduga dilakukan oleh seorang pemuda berinisial P, pimpinan organisasi besar lingkungan hidup, memukul banyak pihak. Apalagi, organisasi itu beranggotakan para remaja SMP dan SMA, bahkan pernah menjadi fasilitator organisasi anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam kesempatan membuka Perkemahan Putri Tingkat Nasional ( Perkempinas) III Tahun 2017 kemarin (19/11), mengungkapkan keterkejutannya. Dia menegaskan ikut memantau proses hukum yang sedang berlangsung.
“Hal semacam ini amat kami sayangkan, apalagi tersangka merupakan salah satu anak muda yang berprestasi dan salah satu binaan kami,” kata dia.
Sementara untuk para korban akan mendapat pendampingan, khususnya psikologis untuk mengurangi dan menghilangkan trauma.

Yohana mengaku tidak menyangka jika hal tersebut bisa terjadi dalam organisasi anak. Jika kasus semacam ini disembunyikan, maka korban bisa saja bertambah banyak. “Kami minta untuk identitas korban tolong tetap dirahasiakan. Hal seperti ini bisa terjadi di mana saja. Tugas kami melindungi, kita semua juga punya tugas sama,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, kasus pencabulan mengalami kenaikan. Itu berarti masyarakat mulai sadar pentingnya melaporkan. Dahulu, kebanyakan korban atau keluarga perempuan atau anak korban kekerasan seksual, merasa takut melapor karena menganggap hal tersebut aib. “Makin banyak laporan, tandanya masyarakat mulai sadar. Guru, orangtua, atau perempuan mulai melapor,” seloroh dia.

Makin lama meningkatnya pelaporan, diharapkan bisa menurunkan angka kekerasan. Dengan begitu pelaku akan sadar. Masyarakat akan sadar kalau perempuan dan anak-anak harus dilindungi. Dia mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual.

“Satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik, psikis atau seksual, juga penelantaran. Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2012 silam ada 18.718 kasus kekerasan yang dilaporkan. Jumlah ini kemudian meningkat pada tahun 2017, yakni 54.041 kasus sampai Juni,” bebernya.

Kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es. Jumlah laporan yang terus meningkat, dikatakannya, lantaran kian meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. “Tidak hanya korban, tetangga yang mengetahui ada kekerasan sekarang sudah berani melaporkan. Tentu saja ini langkah positif. Ke depan dengan adanya laporan pelaku kekerasan dapat segera ditangani, sehingga kasus kekerasan juga bakal menurun,” pungkas dia. (cha/yud/k1) (sumber:Balikpapanpost)

BALIKPAPAN Suarapelajar.com  – Seorang aktivis lingkungan berinsial PDW menjadi tersangka atas kasus pencabulan sesama jenis. Tersangka yang juga fasilitator anak berskala internasional itu ditangkap anggota Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim.
Direktur Reskrimum Polda Kaltim, Kombes Pol Hilman menyatakan, kasus predator seksual ini mencuat setelah 9 orang korban melapor ke kepolisian.”Tersangka ditangkap di wilayah Yogjakarta,” kata Kombespol Hilman.
“Awalnya ada informasi dari beberapa korban yang menyampaikan secara tertutup kemudian kita telusuri dengan melakukan lidik awal pada 20 Oktober,” ungkapnya.
Dari penyelidikan itu, diketahui ada 9 korban yang diduga korban sodomi tersangka. Kemudian barang bukti yang dikumpulkan mulai dari smartphone dan laptop yang digunakan tersangka untuk menjaring korban melalui media sosial.
“Korban merupakan anggota komunitas lingkungan yang tersangka pimpin. Usianya antara 12 hingga 16 tahun,” beber Hilman.
Modus tersangka membujuk korban untuk bertemu di suatu tempat atau diajak ke rumah untuk menuntaskan hasrat menyimpangnya. “Selanjutnya tersangka mengoral kemaluan korban bahkan memasukan alat vitalnya,” ungkapnya.
Tersangka melakukan aksi cabul sesama jenis itu sejak 2013 lalu sehingga tidak menutup kemungkinan korban bertambah. Mengingat jaringan pelaku yang cukup luas sebagai aktivis dan juga mahasiswa. Ditambah lagi sering beraktivitas di luar negeri.
“Yang baru diketahui aksinya ada di 5 kota yakni Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan dan Palu di Sulawesi Tengah. Tersangka menjabat sebagai presiden di organisasinya sehingga mungkin banyak dana yang bisa dikelola kemudian dipakai untuk memperlancar aksinya dengan mengiming-imingi korban,” ujarnya.
Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, atas perbuatannya, tersangka juga dijerat dengan Pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
(ulu) (sumber:okezone)

SUARAPELAJAR.COM SAMARINDA. Kemarin (9/11/17) menjelang Hari Pahlawan 10 November merupakan hari bersejarah bagi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dimana pendirinya Prof.Drs.H. Lafran Pane di anugrahi oleh Negara sebagai pahlawan nasional. Prosesi penganugrahan langsung di pimpin Presiden Joko Widodo di istana negara.

Kebahagiaan dan rasa syukur pun di rasakan oleh seluruh kader HMI, salah satunya di sampaikan oleh Erlyando Saputra Ketua Umum Badko HMI Kaltim Kaltara. Kami keluarga besar HMI tentu sangat berbahagia dan bersyukur atas di anugrahi Ayahanda Lafran Pane sebagai pahlawan nasional. Ujarnya.

Terang Erlyando, Ayahanda Lafran Pane layak menjadi pahlawan nasional karena kontribusinya untuk umat dan bangsa. Lafran Pane telah membangun satu organisasi yang memiliki jiwa keislaman dan jiwa keindonesiaan. Yang berbasiskan mahasiswa. Pada zaman itu islam dan nasionalisme sering di perhadapkan pada axis ideologi yang saling bertentangan.

Jangan di samakan mendirikan organisasi islam sekarang dan dulu, banyak tantangan dan tekanan yang mengiringi berdirinya HMI. itu bisa di lihat dari fakta sejarah, HMI pernah akan di bubarkan di awal berdirinya oleh PMY dan CGMI sayap PKI, menjelang turbulensi politik 65 hingga penerapan Azas tunggal 1985. Kata Erlyando

Jelasnya lagi, HMI berdiri 5 Februari 1947 dan masih eksis sampai hari ini, ibarat sebuah rumah hanya yang memiliki pondasi yang kokohlah yang bisa bertahan, pondasi yang kokoh itulah yang telah di susun pendiri HMI yaitu Ayahanda Lafran Pane.

Lanjutnya, Kami sangat berterima kasih atas perjuangan HMI – KAHMI yang telah berjuang menggalang dukungan terkhusus buat kakanda Akbar Tandjung beliau turun ke daerah daerah untuk mendorong diskursus dan seminar seminar tentang Ayahanda Lafran Pane. Termasuk Samarinda dan Tarakan sempat menjadi beberapa tempat yang menjadi tuan rumah seminar Lafran Pane.

Diketahui berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, ada 4 (empat) orang yang di kukuhkan sebagai Pahlawan Nasional yaitu : Almarhum Lafran Pane, Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Almarhumah Laksamana Malahayati, Almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah. (mas)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

SUARAPELAJAR.COM, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan ijin kegiatan hotel dan griya pijat Alexis karena banyak menemukan masalah dan laporan masyarakat.

“Jadi kita tidak meneruskan ijinnya karena kita menemukan banyak masalah di situ. Karena itu kita mengambil kebijakan tidak mengijinkan praktik hotel dan panti pijat,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (1/11).

Dia mengajak masyarakat agar berpikir dengan akal sehat. Jangan karena karena adanya pemasukan yang banyak, maka pelanggaran dibiarkan di negeri ini.

“Kalau menegakan peraturan dengan pemasukan ongkosnya mahal, gunanya aturan untuk ditaati jadi ongkos pembiaran itu jauh lebih mahal, jauh lebih besar dari uang yang dihitung rupiah. Jadi saya menyelamatkan yang tak ternilai, harga diri, nilai sebuah ketertiban,” kata Anies.

Dia mengatakan penghentian ijin kegiatan di hotel dan griya pijat Alexis ini sudah dikaji oleh tim yang sudah bekerja lama. Bahkan Pemprov sudah punya data lengkap.

“Termasuk supir taksi yang bekerja, yang datang dari luar kota siapa saja. Ini ada, bukan tidak ada. Cerita semuanya lengkap, cara masuknya bagaimana, cara mengatur HP-nya bagaimana, semua lengkap cuma masa hal detail seperti itu harus diucapkan diceritakan semuanya,” kata Anies.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis di Jalan Martadinata, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, sejak 27 Oktober 2017. Kebijakan untuk tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya pijat itu tertuang dalam surat kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), yang ditandatangani oleh kepala dinas Edy Junaedi.

Rakor DPD KNPI se-Kaltim di Lantai III Setkab Kubar

SENDAWAR. SUARAPELAJAR.COM. Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pimpinan Daerah, Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI), yang diikuti sepuluh kabupaten dan kota se Kalimantan Timur, dengan tema “Kita Semua Satu, Pemuda Kalimantan Timur.

Pelaksanaan rakor di Kubar ini semula dijadwalkan menggelar simposium yang dihadiri Pangdam VI Mulawarman dan rektor perguruan tinggi di Kaltim akhirnya batal terlaksana.

“Ada salah komunikasi antara DPD KNPI Kaltim dan pihak Pangdam sehingga symposium batal terlaksana,” kata Arief.

Rakor itu dilaksanakan usai memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP ke-89) di Taman Budaya Sendawar (TBS).

Rakor itu dipimpin langsung Ketua Harian KNPI Kaltim Arif Rahman Hakim, didampingi Ketua DPD KNPI Kubar FX Sumardi, dan Koordinator Daerah KNPI Kubar dan Mahulu, diikuti pengurus DPD KNPI 10 kabupaten/kota, yang berlansung di lantai III Setkab Kubar, Sabtu (28/10), pukul 11.00 hingga 13.00 WITA.

Ketua Harian KNPI Kaltim, Arif Rahman Hakim mengatakan, kegiatan Rakor ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di anggaran dasar rumah tangga KNPI.

Dalam kegiatan ini, disamping membahas hasil kongres Papua yang dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora), juga dilaksanakan pelantikan pengurus baru DPD KNPI Kubar masa bakti 2016-2019, yang dilaksanakan Sabtu malam Minggu di TBS.

“Kami merasa berhutang kepada Pemkab Kubar khususnya Bupati, FX Yapan, S.H, yang awalnya kami telah memohon ijin akan dilaksanakan Simposium 2017 di Kubar,” tuturnya.

“Namun tak menyurutkan semangat pemuda KNPI se-Kaltim, untuk tetap melaksanakan peringatan HSP ke-89, dan Rakor pemuda yang diikuti DPD KNPI 10 kabupaten/kota se-Kaltim, dan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPD KNPI Kubar,” ungkap Arif dalam keterangan persnya di lantai III Setkab Kubar kemarin.

Selain itu, terselenggaranya Rakor ini juga dalam rangka menunjukkan kepada seluruh masyarakat serta pemerintah bahwa generasi muda Kaltim yang ada, berkonsolidasi dengan KNPI di daerah.
“Kita ingin menunjukkan bahwa kita ada dan aktif. Buktinya dalam kegiatan ini semua DPD KNPI 10 kabupaten/kota hadir,” tandas Arif.

Dijelaskannya, dalam keputusan Rakor tersebut, menghasilkan rokomendasi. Pertama : Mengingatkan kepada pemerintah provinsi Kaltim dan pemerintah kab/kota sekalimantan timur untuk segera menghentikan proses pembiaran terhadap perpecahan kepemudaan kelembagaan KNPI di Kalimantan Timur.

Kedua : Menghadapi Pilgub Kaltim 2018, DPD KNPI Kab/Kota Se Kalimantan Timur menyerukan kepada seluruh pihak-pihak yg berkeinginan untuk maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur kaltim, agar mengedepankan politik santun yg elegan tanpa saling manjatuhkan lawan poltiknya demi kondusifitas di Kaltim.

KNPI akan mengawal diseluruh daerah untuk terus mengkampanyekan Pilgub yang santun dan etis, serta meminta kepada semua pihak agar berhenti untuk menggunkan fasilitas negara dan atau segera meletakkan jabatannya, demi tujuan politik yg akan memicu pertikaian, konflik dan frustasi sosial yang berkepanjangan di Kaltim.

Ketiga : Meyerukan kepada segenap pemuda Kaltim, untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan menambahkan semangat sumpah pemuda. Satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia, “ungkap Arif Rahman Hakim.(hdt)