Alumni BEM UI Kecam Tindakan Represif Aparat dan Penangkapan Aktivis Mahasiswa

JAKARTA, Suarapelajar.com – Alumni BEM UI mengecam keras perilaku aparat yang represif dalam menangani aksi mahasiswa dalam demonstrasi tiga tahun pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla di Istana Negara Jumat (20/10) lalu. Yang kemudian buntut dari aksi tersebut polisi mengamankan 14 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
“Aksi rekan-rekan BEM se-Indonesia yang sejatinya menjadi wujud kemajuan demokrasi dan bentuk kontrol terhadap Pemerintah yang hidup di ruang demokrasi, ternyata dirusak dengan perilaku negara dan aparatnya yang represif. Apapun alasannya, tindakan represif aparat terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi masyarakat, bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan, bahkan perlu dikecam dan diperingatkan,” demikian kata Alumni BEM UI dalam sebuah pernyataan sikapnya yang diterima, Ahad (22/10).
Mereka menilai tindakan represif aparat yang berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa, bahkan memberikan status tersangka terhadap mahasiswa yang melakukan aksi Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK sungguh merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi bangsa ini.
Oleh karena itu, mereka atas nama Alumni BEM UI, menuntut kepolisian untuk membebaskan para mahasiswa yang ditangkap, serta mencabut status tersangkanya.
“Oleh karena itu, atas nama Alumni BEM UI, menuntut kepolisian untuk membebaskan rekan-rekan mahasiswa yang ditangkap serta mencabut status tersangkanya dan mendesak Presiden untuk memerintahkan dan menegur Kapolri agar bertindak dengan mengedepankan semangat demokrasi,” demikian pernyataan sikap di bagian lainnya.
Diberitakan, bahwa hingga saat ini polisi masih menahan dua orang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi demonstrasi tiga tahun pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla di Istana Negara Jumat (20/10) lalu. Kedua mahasiswa tersebut bernama Muhammad Ardy Sutrisbi, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ihsan Munawwar, mahasiswa STEI SEBI masih ditahan di Polda Metro Jaya. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Unjuk rasa BEM SI itu untuk mengkritisi tiga tahun kinerja Jokowi-JK di depan Istana Merdeka. Penetapan tersangka dilakukan usai keduanya menjalani pemeriksaan selama 1×24 jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta.
Sedangkan, 12 mahasiswa lainnya yang tergabung dalam BEM SI yang diamankan pada Jumat malam (20/10) di lokasi aksi tersebut, sudah dilepas polisi setelah menjalani pemeriksaan.(sumber:SERUJI.CO.ID)

Hari Santri Nasional, Anies: Bersyukur Orang Tua Kita Memilih Berjuang

JAKARTA, suarapelajar.com – Santri of the Year sukses diselenggarakan di Gedung Galeri Nasional, Jl. Medan Merdeka Timur NO. 14 Jakarta Pusat, Ahad (22/10). Acara yang merupakan bentuk apresiasi bagi capaian para Santri Nasional ini dihadiri kurang lebih 300 orang tokoh dari berbagai pesantren, para nominator penghargaan, serta para tokoh Nasional yang banyak diantaranya berlatar belakang santri.
Acara ini merupakan rangkaian perayaan Hari Santri Nasional untuk mengenang Resolusi Jihad Nahdhatul Ulama 22 Oktober 1945 sebagai pencetus peristiwa heroik Surabaya 10 November.
Sebagai penggagas Santri of The Year 2017, Islam Nusantara Center (INC) memberikan penghargaan ini untuk menemukan dan menampilkan tokoh/figur santri yang telah memberikan sumbangsih prestasi dalam bentuk gagasan inovatif dan sekaligus kerja dan karya nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Hal ini diharapkan membangkitkan motivasi dan memberikan suri tauladan bagi generasi muda serta masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan saatnya generasi sekarang membuktikan pada orang tua yang pada masa lalu telah berjuang dengan menghibahkan tenaga, pikiran, darah, air mata, bahkan nyawa, bahwa perjuangan pendahulu tersebut akan diteruskan.
“Kita patut bersyukur karena generasi Orang Tua kita dahulu memilih untuk berjuang. Hari ini kita menikmati perjuangan mereka,” kata Anies.
“Dahulu Hadratusyaikh KH Hasyim Asyari mengeluarkan Resolusi Jihad untuk menghadapi kekuatan kolonial yang ingin menjajah kembali. Sehingga jihad yang dibutuhkan adalah turun tangan langsung. (Apa jadinya) Kalau waktu itu kita berfikir bahwa mempertahankan kemerdekaan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Mari kita serahkan urusan pada Kementerian Pertahanan untuk berperang melawan Belanda. Kami semua menonton semoga menang, kalau kalah akan kami kritik. Kalau menang kami puji. Sekarang seringkali seperti itu kalau ada masalah.”
Anies bersyukur waktu itu serentak rakyat berjuang, dengan alat komunikasi yang belum secanggih sekarang, puluhan ribu orang serentak turun tangan terlibat menghalau kekuatan asing dari Surabaya. Hal tersebut kontekstual untuk tantangan bangsa kita hari ini, dimana santri berperan penting pada tahun 1945 sekaligus 2017 melalui pemberian penghargaan ini.
Gubernur DKI Jakarta menyambut baik inisiatif Islam Nusantara Center yang memberikan penghargaan Santri of the Year. Menurut Anies, kriteria pemberian penghargaan ini pada bidang-bidang yang cukup lengkap.
Pemilihan Santri of The Year 2017, dilakukan dengan cara voting melalui website resmi INC, jaringansantri.com. Terdapat lebih dari 1,5 juta pengunjung website yang mengikuti voting. Ini merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap peran besar dunia santri. Santri dan pesantren yang masuk dalam nominasi Santri of The Year 2017, antara lain:
Nominasi Santri Inspiratif Bidang Dakwah : – KH Anwar Zahid (Bojonegoro Jawa Timur) – Ustadzah Mamah Dedeh Rosyidah (Jakarta)- Ustadz Abdul Shomad, Lc, MA (Riau).(sumber:seruji.co.id)

Abe Dorong Perubahan Konstitusi Setelah Menang Pemilu

PM Jepang Shinzo Abe

SUARAPELAJAR.COM, TOKYO — Kelompok penguasa Jepang Perdana Menteri Shinzo Abe menuju kemenangan besar dalam pemilihan umum pada Ahad (22/10), yang memperkuat kesempatannya menjadi perdana menteri terlama di negara tersebut dan menghidupkan kembali dorongannya untuk mengubah undang-undang dasar damai.

Koalisi Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Abe ditetapkan meraih 311 kursi, mempertahankan dua pertiga “mayoritas super” di majelis rendah 465 anggota itu, kata jajak pendapat, yang ditunjukkan televisi TBS. Siaran umum NHK juga mengatakan kelompok berkuasa tersebut mencapai mayoritas dua pertiga, meskipun beberapa siaran lain mengabarkan jumlah kursi kelompok itu sedikit di bawah dua pertiga.

Kemenangan tersebut menimbulkan kemungkinan Abe, yang mulai menjabat pada Desember 2012, memiliki masa jabatan ketiga dalam tiga tahun sebagai pemimpin LDP pada September tahun depan dan menjadi perdana menteri terlama di Jepang. Hal tersebut juga berarti strategi pertumbuhan “Abenomik”, yang berpusat pada kebijakan moneter hiper-mudah, kemungkinan berlanjut.

Hasil akhir resmi pemilihan tersebut, yang bertepatan dengan waktu topan mendekat ke Jepang, diperkirakan keluar pada Senin. Pasal 9 Konstitusi, yang disusun oleh Amerika Serikat, jika diartikan secara harfiah, melarang keberadaan angkatan bersenjata. Namun, pemerintah Jepang menafsirkannya sebagai mengizinkan militer secara eksklusif untuk membela diri.

Pendukung usul Abe, yang menjelaskan kedudukan mendua militer itu, mengatakan hal tersebut akan mengodifikasikan status quo. Kritikus khawatir hal tersebut akan memperluas kemungkinan peran militer Jepang ke luar negeri.

Abe mengatakan dia tidak akan berpegang pada target yang telah dia luangkan dalam membuat perubahan pada 2020. “Pertama, saya ingin mendiskusikan lebih dalam dan memiliki persetujuan sebanyak mungkin,” katanya kepada seorang penyiar televisi. “Kita harus mengutamakan hal itu,” tegasnya.

Mitra junior LDP, Komeito, waspada dalam mengubah undang-undang dasar, yang disusun setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa partai oposisi menyukai perubahan itu, namun tidak menyetujui rinciannya.

Sumber : Antara

Perbandingan Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi dan SBY

SUARAPELAJAR.COM. JAKARTA — Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo semakin menguat pada September 2017. Kalau dibandingkan pengalaman mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sama-sama petahana selama dua tahun menjelang Pilpres 2009, kepuasan publik pada Jokowi lebih tinggi.

Kepuasan publik terhadap kinerja SBY pada September-Oktober 2006 sebesar 67 persen dan September 2007 turun menjadi 58 persen. Sedangkan, pada Presiden Jokowi pada 2016 sebesar 69 persen, dan September 2017 sebesar 68 persen (nisbi stabil).

Salah satu penjelasan kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi lebih tinggi daripada SBY di periode tiga tahun pemerintahan mereka masing-masing, menurut Djayadi, adalah karena SBY waktu itu mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang tidak populis. Sementara, Jokowi tidak mengeluarkan kebijakan serupa dalam waktu dekat ini.

Dilihat dari angka-angka ini, Djayadi menyimpulkan, modal politik Presiden Jokowi dua tahun menjelang Pilpres 2019 lebih baik dibanding yang dimiliki Presiden SBY dua tahun menjelang Pilpres 2009. Survei ini menemukan bahwa kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi dan kabinetnya, serta elektabilitas Jokowi yang secara umum cenderung menguat konsisten dengan penilaian warga atas kondisi ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah yang juga cenderung makin positif.

“Ada 44,2 persen warga yang menyatakan kondisi ekonomi nasional sekarang lebih atau jauh lebih baik dari tahun lalu. Sementara yang menyatakan lebih atau jauh lebih buruk sekitar 20,6 persen. Sentimen atas kondisi ekonomi nasional dan rumah tangga ini sangat terkait dengan fluktuasi inflasi yang juga menunjukkan tren menurun,” ujar Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Kamis (5/10).

Sumber : Antara

3 Tahun Jokowi-JK, Pembangunan Kaltim Masih Terpinggirkan

Hairul Huda
( Independensi Institut/ Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Mulawaraman Samarinda )
Tak terasa sudah tiga tahun  Jokowi  menjalankan roda Pemerintahan sejak dilantikanya 20 Oktober 2014,  dimana Jokowi-Jk terpilih setalah melalui proses demokrasi dengan perolehan suara hampir 53,15 persen suara sah secara nasional, ketimbang kompetitornya pada waktu itu Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh suara 45,23 persen.
Jika melihat perolehan suara perdaerah kita bisa bandingkan Kaltim merupakan daerah hampir 63,38 persen Jokowi-JK unggul mutlak di daerah ini, disusul daerah-daerah lainya seperti Sul-Sel 71,43 persen dan Bali 71,42 persen, jadi tak heran jika ekpektasi masyarakat Kaltim terhadap komitemen Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dari daerah sanggat besar  sesuai dengan Nawacita.
Tiga tahun sudah janji membangun Indonesia dari daerah yang adil dan merata masih  jauh dari harapan, jika kita bandingkan kue APBN sebagai instrument pembangunan Nasional masih belum berbasiskan pemerataan, pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun 2017 dianggarakan sebesar Rp. 409 Triliun jumalah ini lebih besar dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 388 Triliun. Harus jujur di era Jokowi-Jk anggaran untuk infrastruktur memang begitu besar, tapi apakah besarnya anggaran tersebut mampu memberikan rasa adil dan merata  bagi daerah se-indonesia.
Anggaran proyek infrastruktur APBN  pembangunan jalan trans antar regional jika kita bandingkan untuk jalan trans Sumatra anggaranya sebesar Rp. 80 Triliun, jalan trans Papua sebesar Rp. 40 Triliun dari 12 paket pekerjaan, sedangkan proyek nasional jalan trans Kalimantan hanya dianggarakan Rp. 8 Triliun secara keseluruhan termasuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang menjadi proyek strategis Nasional hanya memperoleh anggaran dari Pemerintah pusat sebesar Rp. 271 Miliyar dari total anggaran proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sebesar Rp.9,97 Triliun dan sisianya menjadi beban APBD  Pemerintah Daerah tiap tahun dan mengorbankan berbagai macam pos belanja daerah lainya .  Dilihat dari data anggaran APBN yang digelontorkan untuk Trans Kalimantan dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tersebut Bisa kita ambil nilai bawah komitemen Jokowi-JK terhadap pembagunan di Kalimantan terkusus Kaltim masih jauh dari harapan dan ekspektasi.
Belum lagi soal kebijakan fiskal kedaerah dalam RAPBN tahun 2017 yang disampikan Jokowi-Jk dihadapan parlemen, Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah sebesar Rp. 700.023,7 Triliun jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan alokasi dalam APBN-P 2016, Yakni 729.720,8 Triliun, dana transfer kedaerah merupakan instrument penting dalam pagu APBD, Kebijakan  pemangkasan dana transfer kedaerah ini justru menghambat pembangunan daerah dan memicu kemiskinan, tak dapat dipungkiri masyoritas daerah di Indonesia pendapatan daerahnya hamipr 55 persen masih ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat.
Kaltim misal, dengan kebijakan pemangkasan dana transfer Pemerintah daerah harus mutar otak banyak proyek SKPD harus dirasionalisasikan, lelang proyek dilakukan pun hanya proyek prioritas seperti Multiyers tidak ada lagi proyek baru sejak tahun 2016, jadi tak heran jika Pengeluaran Pemerintah daerah diharapakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ditengah merosotnya ekspor komonditas unggulan Kaltim, Pengeluaran Pemerintah daerah semakin menurun efek dari kebijakan pemangkasan dana transfer kedaerah sehingga Pertumbuhan ekonomi Kaltim dua tahun terakhir merosot meski sedikit mengalami kenaikan, yakni minus 1,21 persen tahun 2015 menjadi minus 0,38 persen tahun 2016.
Tingkat penganguran terbuka tertinggi se-indonesia pada februari 2017 berada provinsi Kaltim, yakin sebesar 8,55 persen, Artinya terdapat 8,55 persen dari angkatan kerja Kaltim yang tidak memiliki pekerjaan, di posisi kedua Jawa Barat dengan pengangguran sebesar 8,49 persen, sektor migas saat ini merupakan yang paling banyak dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), misal Blok Migas Sanga-sanga  Kukar dikelola oleh VICO Indonesia memutus hubungan kerja 1.000 orang pekerja lokal lantaran ketidak jelasan Pemerintah pusat mengenai kontrak baru  blok migas Sanga-sanga yang menjadi korban adalah tenaga kerja lokal terkena PHK.
Komitmen membangun daerah
Banyak daerah yang berharap tidak ada lagi kesenjangan pembanguan antar daerah seperti zaman orde baru dimana pembangunan hanya tersentral ke pulau Jawa, Komitmen besar Jokowi dibidang infrastruktur seharusnya mampu dibarengi dengan pembagian KUE APBN yang merata kedaerah, problem ekonomi bangsa ini sanggat besar kesenjangan dan kemiskinan masih menjadi momok yang harus diselesaikan secara bersama, kebijakan yang beroretasi pada keberpihakan membangun daerah untuk menyelesaikan problem ekonomi bangsa sanggat diperlukan, Pemerintah pusat sebagai nahkoda pembanguan bangsa harus mampu bersinergi dengan kebutuhan daerah sehingga pemberantasan kemiskinan dan penurunan angka ketimpangan mampu dijalankan secara efektif dan efisien.

Expert Advisor Solusi Atasi Kemiskinan



SAMARINDA. Presentasi pengunaan expert advisor di Universitas Teknologi MARA, Malaysia, Kamis (7/10) lalu oleh Abdul Hamid menuai apresiasi. Dalam pemaparannya Hamid menekankan bahwa penggunaan expert advisor bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan.    
Dijelaskan Hamid dia berhasil mencoba program trading otomatis expert advisor di bursa valuta asing (valas), dengan target pemasukkan 10 persen dari total dana yang ditradingkan. Dalam program itu ia berhasil meyakinkan bahwa profit atau keuntungan tetap bisa didapat, namun akun tetap aman.
“Banyak yang meragukan. Katanya apa bisa dengan modal 10 dollar Amerika bisa masuk ke bursa valas? Saya bilang bisa,” tegas Hamid. Kata pihak yang meragukan presentasinya modal tersebut sangat kecil sebab modal minimum untuk masuk ke bursa valas adalah 10.000 dollar Amerika. Tapi Hamid bisa meyakinkan dengan program yang ia jalani selama delapan bulan tersebut tetap bisa mendulang untung hingga 10 persen. Modal awalnya adalah Rp 10 juta dan uang tersebut dimasukkan ke dalam akun trading. Setelah itu setiap bulannya ia mendapat untung bersih sekitar Rp 1 juta. “Tanpa harus bekerja dan memakan waktu,” ucapnya.  
Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) ini menambahkan jika dikelola profesional bisa menjadi solusi mengentaskan kemiskinan. Terlebih lagi defisit anggaran kini tengah menerpa. Menurutnya banyak miliarder dihasilkan dari aktifitas pasar uang. Contohnya di Moscow, Rusia yang sukses menjalankan program ini. Ia optimistis program trading otomtis expeert advisor bisa menjadi tren di negara-negara Asia.
“Dengan modal minim per bulannya saya bisa menerima 100 sampai 200 dollar Amerika. Mengunakan EA (expert advisor) pada pasar keuangan sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus membuang waktu dan tenaga,” pungkasnya. (FDL) 

Mengawal Masa Depan Blok Sanga – Sanga


Erlyando Saputra (Nando) Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Tara

 

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kaltim-Kaltara (Badko HMI Kaltim-Tara), melalui seminar nasional Mengawal Masa Depan Blok Sanga – Sanga. Merupakan upaya untuk menggulirkan wacana Blok Sanga – Sanga Ke masyarakat, pemuda, mahasiswa dan pemangku kebijakan di Kalimantan Timur. Dimana Blok Sanga – Sanga akan berakhir kontraknya di bulan agustus 2018. 
Artinya daerah kembali akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Hak Partisipasi , hak untuk mengelola Blok Sanga – Sanga bersama pertamina, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. Kekuatan civil society perlu mengawasi proses transisinya agar berjalan lancar dan sesuai harapan publik dimana masyarakat berharap ada proporsi yang lebih besar bagi daerah, sehingga ada dampak signifikan terhadap pembangunan.
Bahkan Badko HMI Kaltim-Tara menuntut hak partisipasi tidak hanya sepuluh persen, bahkan 20 sampai 30 persen. Tinggal skema permodalannya harus di beri ruang oleh peraturan perundang –undangan agar daerah mendapat porsi maksimal. 10 persen itu kan minimal maksimalnya tidak diatur, kalau menurut saya minimal 20 – 30 persen. Sebenarnya tidak ada rumus baku terkait PI . 
aturan di buat manusia dan sewaktu waktu bisa di revisi melalui berbagi jalur kebijakan selama tidak melanggar hukum atau konstitusional. Karena hak kedaulatan dan kesejahteraan itu milik masyarakat dari barat sampai timur Indonesia dan kadang bukan suatu yang diberikan begitu saja tapi harus di perjuangkan. Untuk itu mari kita perjuangkan hak kelola blok sanga – sanga untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi apapun hasilnya hak PI menjadi pintu masuk kita untuk mendapatkan data sesungguhnya soal revenue Blok Sanga – Sanga sesungguhnya dan terlibat aktif untuk masuk sebagai pengelola ini akan menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM Migas Lokal.
Hasil hasil seminar nasional ini akan di rekomendasikan ke pihak pihak terkait, pemangku kebijakan dan kepentingan, serta di dorong HMI secara institusi melalui Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB. HMI) di Jakarta. 
Di dalam seminar nasional ini di hadiri oleh Asosiasi daerah Penghasil Migas (ADPM), BUMD Hulu Migas Jawa Barat , Satgas Hulu Migas Kaltim, Akademisi Unmul dan Anggota Komisi III DPRD Kaltim. 
Di dalam seminar nasional terungkap bahwa Vico Indonesia selaku KKKS pengelola Blok Sanga – Sanga telah menurunkan produksinya dan mengakhiri kontraknya dengan ratusan karyawan yang bekerja di Blok Sanga – Sanga. Ini menjadi persoalan dalam fase transisi . (kata Safruddin Anggota Komisi III DPRD Kaltim)

Gerakan Ideologis Tumbuh Subur, Salah Siapa ?

Helmi C.R. Lubis *)
Setidaknya ada 3 jenis gerakan ideologis di Indonesia yang menjadi cakupan judul di atas, yakni : 1. Komunisme Indonesia, 2. Ideologi Islam Versi Masyumi, dan 3. Ideologi Islam Versi NII. Sebagaimana juga terjadi pada gerakan ideologis lain seperti Nazi di Jerman dan Zionis di Israel, di mana para pengikut setianya memiliki fanatisme buta terhadap ideologi yang dianutnya hingga akhir hayat, ketiga “ideologi” di atas juga mengalami hal yang sama.
A. Komunisme Indonesia
Walaupun secara de facto ideologi ini sudah dinyatakan terlarang oleh negara sejak Peristiwa G-30 S/ PKI tahun 1965, para pentolannya sudah dieksekusi (sayangnya sebagian di antaranya berhasil kabur ke luar negeri) dan mereka yang terdata sebagai anggota golongan B dan C dihukum penjara 20 tahun sampai seumur hidup, namun paham ini tetap berkembang sebagaimana “fenomena gunung es”.
Uniknya faham ini sejak dekade 90-an sangat digandrungi oleh kaum terpelajar seperti dosen dan mahasiswa yang awalnya membaca teori-teori sosialisme hanya sekedar memenuhi tuntutan (referensi) wajib sebagai mahasiswa dalam bidang Sosiologi, Filsafat, Ushuluddin dan sejenisnya. Terlebih bila membaca dan mengikuti presentase kaum tua seperti Pramudya Ananta Toer dan tokoh segenerasinya, kekaguman terhadap sistem kerakyatan yang dijanjikan oleh ajaran sosialis-komunis akan semakin mengental.
Beberapa tahun yang lalu saya sempat mengunjungi perkampungan rehabilitasi eks tapol PKI di Balikpapan, di mana sejak Gus Dur mengeluarkan kebijakan pembebasan bagi tapol yang berkelakuan baik, mereka yang sudah berusia 70 – 80 tahun tersebut dititipkan di keluarga tertentu untuk belajar bersosialisasi. Ketika diajak bercerita tentang alasan penangkapan dan penahanan mereka 30 tahun lalu, dengan menggebu-gebu “Sang Kakek” menyampaikan pembelaan dirinya sekaligus meminta dukungan terhadap paham yang sampai saat ini dianggapnya sebagai “ideologi terbaik”. Artinya, kaum tua penganut komunisme ini tidak sedikitpun merasa bersalah dengan pendiriannya selama ini.
B. Ideologi Islam Versi Masyumi
Sebelum kemerdekaan Indonesia sampai zaman Orde Lama penanaman ideologi Islam yang dimotori oleh Syarikat Islam dan Masyumi ini memang cukup dominan bahkan mampu menyaingi kekuatan kaum nasionalis dan kaum komunis. Sebagai bukti coba kita review kembali komposisi kekuatan politik di Konstituante pada saat votting suara untuk mengambil keputusan tentang dasar negara, apakah 7 kata dalam Piagam Jakarta akan dihapus atau tidak, ternyata dari 9 fraksi yang ada diperoleh hasil : 4 suara dari kaum nasionalis menyatakan setuju, 1 suara dari kaum komunis juga menyatakan setuju dan 4 suara dari kaum yang mewakili ideologi Islam menyatakan menolak. Kasus kedua adalah hasil pemilu pertama di Indonesia di mana Partai Masyumi terbuki berhasil menjadi pemenang mutlak.
Sejak Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno, missi untuk memperjuangkan ideologi Islam melalui jalur politik menjadi terpecah. Tokoh Masyumi yang asli seperti Pak Natsir dan kawan-kawan justru memilih jalur perjuangan non politik (Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia). Sebagian mantan aktivis Masyumi berjuang melalui Parmusi, kemudian sejak Orde Baru perjuangan ideologi Islam “difasilitasi” melalui wadah PPP dan sejak era reformasi kepentingan ini menggelinding ibarat bola liar. Lebih dari 10 parpol mengkalim dirinya sebagai penerus cita-cita Syarikat Islam dan Masyumi. Sebut saja Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan. Walaupun secara kuantitas Partai Keadilan (sekarang berubah menjadi PKS) unggul dari sisi perolehan suara dalam pemilu, namun jika kaum tua mantan Syarikat Islam dan Masyumi ditanya ke mana mereka menyalurkan hak politiknya, bisa dipastikan simbol “bintang bulan” masih menjadi media ikatan ideologis dan fanatisme mereka.
C. Ideologi Islam Versi NII
Mirip dengan fenomena-fenomena di atas, kaum tua mantan simpaisan NII di Jawa Barat dan basis DI/ TII lainnya seperti Aceh, Sulawesi Selatan serta Kalimantan Selatan masih menjadi simpatisan setia NII sampai saat ini. Mereka masih menyimpan kekaguman masa lalunya dan belum bisa menerima alasan pelarangan ajaran/ cita-cita Kartosuwiryo ini. Hal ini diakui oleh Mayjend TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin yang kini masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI, di mana orang tua serta keluarga besar orang tuanya juga masih menjadi simpatisan dan memiliki fanatisme yang besar terhadap ketokohan Kartosuwiryo. Fenomena ini dipastikan banyak terjadi di mana-mana dan menjadi “pupuk” bagi kesuburan NII gaya baru dan missi yang sedang dijalankan oleh AS Paji Gumilang sampai saat ini.
*) Sekum PC KB PII Balikpapan

Dolanan Tur Agawe Makaryo

Dolanan Tur Agawe Makaryo

Oleh : Dedi Nur Sidik
(Ketua PW PII Yogyakarta Besar)
Kumpul makan bareng tapi sepi tangan sibuk sendiri, ada yang senyum-senyum sendiri. Ada yang sibuk nunjukin gagdetnya ke yang lain. Obrolan langsung walau bertatap muka langsung jadi kurang meriah, karena meriahnya di dunia maya, malah lebih meriah di group Whatssap. Hal ini sudah biasa kita rasakan, bahkan kita juga kadang melakukan. Meriah di dunia maya itu bisa di mana saja, kapan saja, dan sedang apapun kita bisa memeriahkannya. Itulah dunia lain yang telah lahir dan ada di zaman kita sekarang. Entah dunia yang akan seperti apalagi kelak ketika anak cucu kita besar nanti. Zaman waktu kita kecil sudah berbeda dengan zaman kita sekarang, sugeng rawuh ing jaman mileneal. Katanya nama zaman sekarang gitu.
Itu seklumit yang kita alami di zaman sekarang ini. Mendekatkan yang jauh, eh malah kadang menjauhkan yang dekat. Semoga tidak menjauhkan sebuah hubungan, entah hubungan apapun itu. Seklumit hal lain yang sangat berdampak kurang positif bahkan negative terjadi pada generasi muda sekarang, para remaja yang notabenya para pelajar baik dari sekolah dasar sampai menengah. Banyak orang tua mengeluh dan bahkan banyak orang tua yang menenangkan anaknya dengan gadget.Alhasil anak lebih akrab dengan gagdetnya ketimbang dengan orang tuanya. Berbeda dengan zaman saya dahulu, selalu disambangi teman untuk bermain. Mungkin anak zaman sekarang mereka saling menyambangi di dunia maya sana. Dolanan dahulu amat terkesan menyenangkan dan mengesankan.
“Ibu minta hape yang bisa ini itu dong” itu permintaan anak zaman sekarang berbeda dengan permintaan waktu kita kecil. Permintaannya mungkin hanya seperti ini“Pak, nyuwun damelke egrang” (Pak, minta dibuatkan egrang). Dari cara meminta seorang anak dan memberi kepada anak tentu sangat perbedaan yang jauh dari zaman sekarang dan zaman dahulu. Dilihat dari harga tentu sangat berbeda jauh. Hal yang memberi pelajaran yang luar biasa yaitu ketika orang tua menuruti permintaan anak ketika orang tua memberi hape sejujurnya telah mengajarkan anak untuk hidup konsumtif tak mengajarkan arti sebuah usaha. Berbeda dengan permintaan anak “Pak, nyuwun damelke egrang” ada usaha yang harus dilakukan orang tua. Dan biasanya orang tua akan membuatkan egrang itu dan disaksikan oleh anaknya. Hal itu yang pernah saya alami, seakan orang tua mengajarkan langsung untuk berkarya. Dolanan mbiyen iso agawe makaryo.
Festival permainan tradisional yang diprakarsai PD PII Kota Yogyakarta, PD PII Bantul, PD PII Sleman Raya pada Minggu (17/9) dengan mengusung tema “Bangkitkan semangat berbudaya dalam upaya mewujudkan nilai Pancasila” merupakan sebuah usaha untuk tidak melupakan permainan tradisional. Berbagai permainan tradisional menjadi kompetisi antar pelajar. Egrang, bathok kelapa, terompah panjang, tulup dan permainan tradisional lainnya menjadi kompetisi yang menarik dan menyenangkan.Dari mulai pembuatannya dilakukan gotong royong dan semangat kebersamaan, memainkannya penuh dengan canda tawa dan riang gembira. Sudah saatnya pelajar menjadi elemen yang menjaga budaya ini tetap ada. Karena budaya dari permainan tradisional mengandung nilai-nilai dari Pancasila.
Itulah permainan tradisional, dari mulai pembuatannya mengajarkan kita untuk makaryo (berkarya). Ketika seorang anak menginginkan sesuatu alat permainan tradisional, dia akan meminta dibuatkan atau bahkan meminta uang untuk membeli bahan dan membuatnya sendiri. Berbeda dengan sekarang meminta uang untuk membeli paket kuota internet. Apalagi ketika asyik bermain permainan tradisional banyak hal yang sepele tetapi mengajarkan hal yang bermakna. Usaha, kebersamaan, riang gembira menjadi hal yang amat berarti dan bermakna dalam permainan tradisional. Semoga permainan-permainan tradisional tersebut tidak hanya menjadi nostalgia di masa kita sekarang saja. Bermain dan berkaryalah, dolanan tur agawe makaryo.(sumber :suplel.id)

Genjot Minat Baca, Peljar Bekasi Akan Gelar Program Literasi

Suarapelajar.com BEKASI,Salah satu program unggulan PD PII Kota Bekasi untuk menumbuhkan minat dan budaya membaca yaitu program literasi.
Apa itu program literasi, Ketum PD PII Kota Bekasi, Dafina menjelaskan, program literasi PD PII kota Bekasi adalah program perpustakaan keliling, “Kami akan mengumpulkan buku-buku, PD PII kota Bekasi dan mengadakannya setiap hari Minggu di CFD Sumarecon mall Bekasi” katanya.
Tujuan dari program ini lanjut Dafina yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membaca, dimanapun dan kapanpun.
“Manfaat dari program ini supaya dengan membaca, masyarakat dapat memperluas wawasannya dan memasuki dunia baru dalam setiap buku yang dibaca” kata siswi kelas 2 SMP ini.
Dan, sasaran dari program ini adalah masyarakat se Kota Bekasi yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih luas, tidak hanya dari pelajaran sekolah, tapi juga dari buku-buku yang mereka baca.
“Target program literasi ini yaitu menciptakan masyarakat yang mencintai dan suka membaca buku” ungkapnya. (dd).