KITA PANDAI BERDOA TAPI BELUM PANDAI MEREALISASIKAN DOA.


suarapelajar.com Oleh. Sofyan Hasdam. (Mantan Walikota Bontang)
Bagi ummat Islam sedikitnya shalat lima kali sehari semalam yang selalu didahului dengan berwudhu. Dalam setiap wudhu, doa yg dimohonkan kepada Allah agar kita digolongkan orang2 yang taubat dan golongan orang yang bersih.
Doa yg diucapkan tersebut selain mengharapkan  agar dikabulkan oleh Allah , juga perlu upaya untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita. Ketika kita memohon agar digolongkan orang yg bersih, tentu memerlukan upaya agar kita berperilaku bersih, tidak membuang sampah sembarangan dll.
Ketidak mampuan kita untuk berperilaku bersih , menimbulkan berbagai masalah utamanya dalam bidang kesehatan. Muncullah berbagai penyakit yg berbahaya seperti demam berdarah, diare, malaria , dll.
Didalam Al- quran Allah berfirman bahwa Allah tdk akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yg berusaha memperbaiki nasibnya.
Akibat dari perilaku kita yang tidak bersih sehingga angka penyakit infeksi di negara kita yang masih tinggi yang seharusnya sudah bisa kita tekan. Jika semua umat beragama telah mampu melakukan pola hidup bersih niscaya pola penyakit dinegara kita sepenuhnya telah berada pada pola penyakit negara maju dimana yg menonjol bukan lagi penyakit infeksi namun penyakit jantung, pembuluh darah, dementia, alzheimer dan lain- lain.
Oleh karena itu salah satu tugas para pemuka agama adalah membangkitkan kesadaran dikalangan umat agar mereka jangan hanya mampu berdoa namun juga mampu berupaya merealisasikan doanya.

Begini Kata Pemerintah Mengenai Utang RI ke China

suarapelajar.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, Indonesia tidak khawatir mengalami kejadian seperti di Srilanka. Sebelumnya, Srilanka memberikan pelabuhannya ke Cina karena tidak bisa membayar pinjamannya ke negara tirai bambu tersebut.

“Keterlibatan Cina di Indonesia, lebih pada investasi infrastruktur. Jadi bukan pinjaman,” ujar Bambang kepada Republika.co.id, Senin, (31/7).

Ia mengatakan, pinjaman pemerintah dari Cina relatif kecil. Meski begitu Bambang tidak memungkiri, kalau ada peningkatan pinjaman dari Cina.  “Kalau yang dari pemerintah (pinjamannya) terlihat ada peningkatan. Hal itu karena sebelumnya kecil sekali,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, pinjaman dari Cina yang meningkat berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Jadi sebagian besar bukan dari pemerintah. “Untuk total pinjaman ke Cina persisnya, tanya Kemenkeu (Kementerian Keuangan),” tutur Bambang.
Jumlah utang Indonesia ke Cina terus meningkat sejak 2015 atau setelah Presiden Joko Widodo memimpin. Berdasarkan data yang dirilis di situs Bank Indonesia tercatat pada Juli, jumlah utang ke Negeri Tirai Bambu pada Mei 2017 sebesar 15,491 miliar dolar AS atau sekitar Rp 206 triliun.

Sebagai perbandingan pada 2014, posisi utang Indonesia ke Cina hanya 7,869 miliar dolar. Bahkan pada 2010 utang Indonesia ke Cina hanya 2,488 miliar dolar AS.   Adapun dari 2014 sampai Mei 2017 jumlah utang Indonesia meningkat sekitar 7,622 miliar dolar  AS atau naik hampir dua kali lipatnya.
Baca juga, Tak Bisa Bayar Utang, Sri Lanka Lepas Pelabuhan ke Cina. 

Cina kini menjadi negara peminjam terbesar ketiga setelah Singapura sebesar 52,447 miliar dolar AS dan Jepang 30,656 miliar dolar AS. Porsi Negara Tirai Bambu itu telah menyalip AS sejak 2015.

Peningkatan jumlah utang ke Cina sejalan dengan naiknya utang Indonesia. Secara total utang luar negeri Indonesi pada Mei 2017 tercatat 333,6 miliar dolar AS tumbuh sebesar 5,5 persen (year on year).

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan perwakilan PGI, Senin (31/7) meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi utang dalam negeri. Peningkatan jumlah utang tak terlepas dari keputusan pemerintah untuk membangun infrastruktur.

“Oleh karena keterbatasan APBN terserap banyak untuk membayar bunga utang, maka mau tidak mau pemerintah harus menempuh investasi, mengundang investasi. Dan itu berarti menambah ini semua,” jelas Sekretaris Utama PGI, pendeta Gomar Gultomdi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7).

Masih Seputar Kemiskinan dan Pengangguran di Kalimantan Timur


Hairul Huda
(Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi UNMUL)
suarapelajar.com. Samarinda. Ketika saya baca berita disalah satu media cetak lokal dengan judul berita “Duh, Penduduk Miskin di Provinsi Kaya Ini Terus Meningkat” , saya merasa tertarik untuk membaca secara utuh isi berita tersebut, yang memang menjadi isue yang harus disikapi karena ini menyangkut kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kaltim yang saat ini memang kondisi perekonomia Kaltim masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami trand positif yang  mulai bangkit  dari fase kontrkasi. 

Isu kemiskinan yang diangkat media cetak lokal sangat menarik untuk dikaji banyak penilaian di kalangan masyarakat umum setelah berita ini terposting dimedia sosial banyak komenter bermunculan seperti “ Kaltim ini kaya akan sumber daya alam tapi kenapa masih banyak orang belum dapat pekerjaan dan kemiskinan meningkat”. Jika kita melihat dari segi Pendapatan Domestik Ragional Bruto (PDRB) Kaltim yang merupakan jumlah nilai tambah dihasilkan oleh seluruh unit lapangan usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi  di Kaltim sebesar Rp144,93 triliun pada triwulan I/2017, tumbuh sekitar 3,85 persen dibanding periode sama 2016 yang tercatat Rp117,98 triliun, ini menjadi indikator bahwa terjadi pertumbuhan nilai rata-rata di seluruh unit lapangan usaha di Kaltim, tetapi tidak dibarengi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja dengan baik sehingga tingkat pengangguran terus meningkat. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penganguran di Indonesia mencapai 7,01 juta orang pada Februari 2016. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada periode tersebut 5,33 persen, dan TPT tertinggi ada di Kaltim sebesar 8,55 persen. Kemudian di Jawa Barat (Jabar) 8,49 persen dan Maluku 7,77 persen. Sedangkan TPT yang terendah di Bali 1,28 persen.

Dalam konteks tingkat kemiskinan di Kaltim, BPS dalam rilisnya jumlah penduduk miskin permaret 2017 di Kaltim sebanyak 220,27 ribu jiwa (6,19 persen ) meningkat dibandingkan pada akhir tahun 2016 sebanyak 211,24 ribu (6,00 persen) berarti  jumlah penduduk miskin Kaltim bertambah 8,93 ribu orang dalam kurun 6 bulan terakhir.  Tingkat kemiskinan di Kaltim termasuk tinggi, namun kondisinya masih di bawah angka nasional yang mencapai 10,64 persen. 

Adapun Samarinda menempati urutan kedua dari 10 daerah di Kaltim dengan jumlah penduduk miskin mencapai 38.950 jiwa. Urutan pertama ditempati Kutai Kartanegara dengan jumlah penduduk miskin 55.820 jiwa. Jika ditinjau dari kawasan tempat tinggal jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebanyak 126,12 ribu orang (10,50 persen), lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan sebanyak 94,05 ribu orang (3,99 persen).

Dari 12 program pembangunan prioritas Pemprov Kaltim tahun 2016 maka program penanganan percepatan pengentasan kemiskinan di Kaltim berada diposisi ke tiga dengan mengalokasikan anggaran Rp 590,380 miliar sejak RPJMD Kaltim tahun 2013.



Program pengentasan kemiskinan tidak pernah alpa dalam APBD Kaltim tiap tahunnya untuk program beberapa SKPD. Namun dalam implementasinya baik dalam pengalokasian anggaran maupun dalam penggunaannya selalu kurang maksimal dalam berkorelasi terhadap pengurangan angka kemiskinan didaerah, Program restra upaya penanggulangan kemiskinan masih sebatas pembagian beras blog yang sifatnya instan walupun beras sebagai komonditi penyumbang terbesar garis kemiskinan (GK) setelah rokok krtek, pembagian beras masih  belum menyentuh aspek utama penanggulangan kemiskinan seperti mendorong tumbuhnya industri lokal dalam menyerap tenaga kerja, membuka akses permodalan bagi rakyat, program Pemerintah Pusat reformasi agraria saharusnya mampu diterjemahkan dengan baik oleh Pemprov Kaltim dalam mendorong akselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan dan penganguran menjadi pekerjaan rumah Pemprov Kaltim yang tantangannya semakin berat disisi lain pertumbuhan ekonomi Kaltim juga masih mengalami kelesuan, badai defisit anggaran mendorong Pemprov untuk merasionalisasi pos anggaran SKPD belum lagi ditambah dengan kebijakan Pemerintah pusat terkait kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan wacana akan menaikan harga BBM ini akan semakin memberatkan Pemda dalam program penanggulan kemiskinan.

Upaya sikronisasi kebijakan sanggat penting antara Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim dan Pemkab/Pemkot dalam mendorog percepatan pengentasan kemiskinan, karena tak dapat dipungkiri banyak kebijakan Pemerintah pusat terkait pengentasan kemiskinan tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh Pemda, semisal anggaran dana desa harus mampu dikawal Pemda untuk dialokasikan pada sektor produktif yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dipedesaan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini menjadi penting untuk Pemda mengawalanya karena dengan akses permodalan diharapakan sektor usaha mikro mampu tumbuh dan berkembang dan Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan di Kaltim. (dull)

Kata Yusril, Asas Contrario Actus tak Bisa Dipakai pada Kasus HTI


Suarapelajar.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra menyoroti Perppu Ormas yang mengatur mengenai penerapan asas hukum administrasi contrario actus. Menurutnya, asas hukum tersebut tak bisa diterapkan pada kasus pembubaran HTI.

Dia menegaskan, sebenarnya asas itu hanya bisa diterapkan terhadap instansi pemerintah dalam jabatan kepegawaian, misalnya dala, tata aparatur sipil negara.

“Kalau itu iya bisa. Tapi Ormas itu disahkan, didaftarkan berbadan hukum, kalau disahkan hukum, tidak bisa dibubarkan pemerintah,” kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/7).

Asas contrario actus, menurut Yusril, adalah izin pihak berwenang untuk mengizinkan berdirinya maupun memberhentikan sebuah lembaga. Dia mencontohkan, pemberhentian seorang camat oleh bupati, maka itu diperbolehkan menurut asas tersebut.

Tetapi, kalau pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, mengesahkan sebuah Ormas, yayasan ataupun partai politik (Parpol) menjadi berstatus badan hukum, maka tidak bisa dibubarkan begitu saja. Parpol, kata dia, hanya bisa dibubarkan oleh MK. Maka pembubaran terhadap Ormas juga hanya bisa dengan keputusan pengadilan.

“Saya misal mendirikan PT (Perseroan Terbatas), ada izin hukum, sudah kaya, tapi mau dibubarkan, nggak bisa seenaknya. Orang nikah bisa dicabut kepala KUA? Nggak bisa dong, terus mau kumpul kebo gitu? Nggak bisa kan, enak aja,” tutur Yusril. (Republika)

Perpu no 2 th 2017 mirip era Sukarno ingin membubarkan HMI dan Masyumi

Samarinda,suarapelajar.com Perppu No 2 Tahun 2017 tentang pembubaran ormas mirip di era Bung Karno yaitu desakan membubarkan HMI dan Masyumi atas desakan PKI.jikalau tragedi ini terulang Pelajar Islam Indonesia (PII) akan berada di garda  terdepan untuk jihad mengganyaang PKI sebagaimana pernah terjadi dimasa lampau  ujar Abdul Hamid selaku Kabid Keumatan PW Pelajar Islam Indonesia  Kalimantan Timur. 
“Jika Perppu no 2 th 2017 di keluarkan hanya cari legitimasi untuk pembubaran HTI kok jadi teringat BungKarno bubarkan Masyumi/HMI desakan PKI, sehingga seluruh ormas yang berbau agamais atau di curigai sebagai musuh atau dianggap sebagai  penghalang oleh oknum-oknum yang syarat kepentingan untuk mewujudkan supermasi kekuasaan.
istilah khilafah yang dianggap mengancam NKRI bisa diperdebatkan secara akademik.
“Apakah HTI niat dibubarkan krna mau bentuk Khilafah.Istilah ini juga sgt terbuka diperdebatkan secara akademik.Sekali lagi NKRI format final,” arti kata khilafah memang multitafsir akan tetapi tidak semerta-merta arti kata untuk wujudkan khilfah di bumi indonesia mengancam akan kesatuan NKRI terbukti sejak masuknya organisasi HTI di Indonesiatidak pernah mengadakan gerakan sparatis yang mengancam keutuhan NKRI sehingga saya peribadi berpandangan apa yang di lakukan pemeerintah dengan mengeluarkan perpu tentu sanagt menciderai hak asasi manusia secara terstruktur dan masif sedangkan hak untuk berkumpul sudah di jamin di Deklarasi Human Right atau yang di kenal denngan DUHAM secaya yuridis juga sudah sangat jelas setiap orang berhak berkumpul dan berserikat sebagai mana tertuang di guuandrom bangsa kita ini.

Anggota DPD RI Kunjungi LBT PII di Samarinda

Samarinda, suarapelajar.com Leadership Basic Traning atau sering di kenal dengan pelatihan dasar kepemimpinan yang di selenggarakan oleh PW Kalimantan Timur Pelajar Islam Indonesia. kegiatan ini bertujuan  mencetak kader-kader pemimpin Indonesia yang berkarakter Islami. mendapat apresiasi dari anggota DPD RI KH. Muslihudin Abdul Rasyid Lc,  ketika berkunjung dan menyempatkan waktunya memberi sedikit materi terhadap para peserta training, hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri tutur Fadil HF selaku ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonsia (PII) Kalimantan Timur.

KH. Muslihudin Abdul Rasyid Lc, selaku alumni dari Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalimantan Timur menyampaikan, seharusnya pelajar masa kini  mampu lebih baik dari pada zaman sebelumnya dikarenakan kita lahir di zaman yang sudah ada pedoman dan petunjuk sehingga kita bisa memaksimalkan agar lebih baik lagi dalam menjalankan hidup, ketika kita bergerak bersama  allah SWT niscaya Allah akan menolong mu. Indonesia bisa makmur seperti negara Qatar yang berlimpah ruah dikarenakan pemimpinnya dekat dengan Al-quran, ketika kita dekat dengan Allah bukan sesuatu hal yang mustahil kaltim akan mempunyai 1000 kader seperti pemimpin Qatar untuk memakmurkan umat.(AH/KLT)

4 Pelajar Jambi Bobol Rumah Pejabat

Jambi,Suarapelajar.com Empat orang pelajar di Jambi ini benar-benar kacau. Bukannya belajar atau beribadah saat bulan Ramadan, kawanan pelajar SMK ini malah melakukan aksi pencurian di dua lokasi berbeda.

Aksi nekat pertama dilakukan tiga orang pelajar SMK di Kota Jambi. Ketiganya adalah RA (16), RK (16), dan RS (16). Ketiganya diamankan anggota Polsek Telanaipura, Kota Jambi karena kedapatan mencuri sebuah sepeda motor saat salat tarawih.
“Ketiga pelaku yang masih berstatus pelajar SMK ini diamankan pada Jumat, 2 Juni 2017,” ujar Kasubag Humas Polresta Jambi, Alamsyah Amir, Senin, 5 Juni 2017.
Menurut polisi yang akrab disapa Alam ini, ketiga pelajar itu ditangkap berdasarkan sebuah laporan LP/B/468/V/2017/SPKT B dengan korban bernama Ibrahim (63), warga Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura.
Sebelum aksi pencurian itu, korban sekitar pukul 19.00 WIB datang ke sebuah masjid di Kelurahan Pematang Sulur untuk menunaikan salat tarawih. Ia memarkirkan kendaraan jenis Honda Astrea Legenda di depan masjid.
Saat korban pulang tarawih, motor miliknya sudah tidak ada di lokasi parkir. Ia pun langsung melapor ke polisi.
Bobol Rumah Pejabat
Aksi nekat pelajar di Jambi lainnya terjadi di Kota Sungai Penuh. Jumlahnya cukup banyak, yaitu duit Rp 250 juta ditambah 23 unit perhiasan emas berhasil dicuri dari sebuah rumah milik salah satu pejabat Pemkot Sungai Penuh.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Kuswahyudi Tresnadi, membenarkan

kejadian tersebut. Ia mengatakan ada tiga pelaku yang berhasil diamankan. Satu orang pelaku utama adalah IF (17) berstatus pelajar SMK di Kota Sungai Penuh, warga Dusun Renah Suriah, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi.

“Dua pelaku lain adalah FA (19) dan ED (19). Keduanya berperan membantu menyembunyikan uang hasil curian itu. Satu orang berinisial LG (19) masih buron,” ujar Kuswahyudi.
Ketiga pelaku diamankan polisi pada Jumat, 2 Juni 2017 di wilayah Kota Sungai Penuh. Ketiganya ditahan dan masih diperiksa lebih lanjut.
Menurut Kuswahyudi, aksi pencurian itu terjadi pada 25 Mei 2017 lalu. Korbannya bernama Suhardi yang merupakan pejabat Pemkot Sungai Penuh. Suhardi adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Sungai Penuh.
Rumah Suhardi yang berada di Dusun Renah Kebelu, Kelurahan Pondok Tinggi, berhasil dibobol kawanan maling saat malam hari.
Atas kejadian itu, Kuswahyudi mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada saat meninggalkan rumah. Apalagi menjelang Lebaran, banyak rumah kosong ditinggal pemiliknya untuk menunaikan ibadah tarawih. Kondisi itu bisa dimanfaatkan para pelaku tindak kejahatan.

PW PII Kaltim adakan LBT Serentak

Samarinda, Suarapelajar.com Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia  Kalimantan Timur adakan training serentak di 4 kabupaten kota dengan target capaian 1000 kader di akhir pengrusan tutur Fadi HF selaku ketua umum PW PII Kaltim saat d wawancarai,di pembukaan Ladersihip Bsic Training di SMA Ngeri 10 Samarinda. Acara yang di selenggarkan pada tanggal 4 Juni 2017 berhasil di ikuti oleh 9 Sekolah yang berbeda degan masing-masing mengirimkan perwakilan terbaik darisekolahnya. 


Acara ini di laksanakan bertujuan untuk menjawab permasalahan pelajar yang kerap terjadi di era gloabalisai masuknya budaya kebarat-baratan yang mengikis nilai -nilai dari kesopanan sebagai orang yang bertradisi dari timur serta untuk menekan daripada pergaualan bebas, tauran antar plajar yang kerap terjadi pada saat sekrang ini. Pelajar Islam Indonesia juaga berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan sebagai wadah perjuangan umat ujar Fadil HF saat memebrikan sambutan di acara pembukaan LBT ( Leader Ship Basic Traning). 

Peringkat Cantik Investasi Indonesia di Mata Dunia


Suarapelajar.com, Jakarta – Indonesia telah meraih predikat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) dengan menaikkan peringkat Indonesia pada level BBB-/stable outlook pada 19 Mei 2017.

Dalam siaran persnya, S&P menyebutkan keputusan menaikkan peringkat Indonesia tersebut didasari oleh berkurangnya risiko fiskal, seiring kebijakan anggaran pemerintah yang lebih realistis, sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan.
Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dan beban pembayaran bunga.
Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program pengampunan pajak atau tax amnesty, serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.
Kabar baik dari S&P ini melengkapi rating layak investasi yang dimiliki Indonesia dari beberapa lembaga pemeringkat yang ada. Selengkapnya dalam Infografis di bawah ini:

Makaroni Keju, Menu Praktis untuk Buah Hati di Bulan Ramadan

suarapelajar.com
Suarapelajar.com, Jakarta Biasanya para ibu mulai panik ketika asisten rumah tangga pulang kampung di bulan Ramadan. Sudah terbayang hebohnya kegiatan masak memasak hingga membersihkan rumah, yang harus dilakukan sendiri. Namun jangan khawatir, Kokiku Tv ingin berbagi resep praktis ala restoran yang ternyata tak sulit untuk diwujudkan.
Salah satunya menu makaroni keju yang satu ini. Ingin segera mencobanya? Yuk kita intip video tutorial masak berikut ini.
Bahan-bahan:
· 1 sachet sup cream instan / 1 kaleng soup krim instan
· 2 lembar roti tawar putih, potong kotak-kotak dadu
· 1/4 sendok teh parutan pala
· 1/4 sendok teh bubuk paprika atau cabe
· 200 gram parutan keju cheddar 
· 400 gram makaroni
· 100 gram keju mozzarella (optional)
Tahapan: 
1. Rebus makaroni 3 menit lebih cepat dari petunjuk kemasan, lalu bilas dengan air dingin dan sisihkan
2. Masak sup krim sesuai petunjuk kemasan, tambahkan parutan keju cheedar, mozarella, pala, bubuk cabe. Tambahkan macaroni lalu aduk rata.
3. Tuangkan semuanya ke dalam wadah yg sudah disiapkan. Taburkan sisa keju, dan remah roti di atas. Panggang sampai kecokelatan di bagian atas adonan, sekitar 5 – 10 menit.